Tiap Tahun 1.500 Jemaah Haji Bengkulu Berangkat Melalui Embarkasi Padang

SUMBAR, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) dan Pemprov Bengkulu sepakat menjalin kerja sama tentang pelayanan jemaah haji melalui embarkasi dan debarkasi Padang.

Dengan demikian, sekitar 1.000 hingga 1.500 jemaah haji dari Bengkulu akan berangkat dan kembali dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional (BIM).

Baca juga: Pemkab Pessel Akui Tidak Ada Anggaran Operasi Pasar untuk Tahun Depan, Bagaimana Menjaga Stabilitas Harga

Kesepakatan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jemaah Haji Provinsi Bengkulu Melalui Embarkasi dan Debarkasi Haji Padang-Sumbar. MoU dan Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, di Bengkulu, Rabu (22/12/2021) malam.

Dengan perjanjian tersebut maka jemaah haji asal Bengkulu akan diberangkatkan dan dipulangkan melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Baca juga: Jelang Pergantian Tahun, Pemko Bukittinggi Himbau Warga Jangan Bereuforia

“Pemprov Sumbar berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap jemaah haji Bengkulu yang berangkat dan kembali melalui embarkasi Padang, ” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah usai penandatanganan.

Menurut Mahyeldi, jemaah haji Bengkulu itu sebagian adalah keturunan perantau Minang yang secara historis memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Sumbar. Oleh sebab itu, lanjut Mahyeldi, melayani jemaah Bengkulu sudah sama dengan melayani masyarakat Sumbar sendiri.

Baca juga: DPRD Pesisir Selatan Minta Pemkab Ikuti Aturan KIPI

Selain perjanjian kerja sama, Pemprov Sumbar juga menawarkan draft kerja sama dalam lima bidang kepada Pemprov Bengkulu. Draft kerja sama yang diserahkan langsung Gubernur Mahyeldi dan diterima Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah itu terkait bidang pangan, pertanian dan perkebunan, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan, pariwisata dan kebencanaan.

Mahyeldi mengatakan perkembangan dengan segala perubahan dan dinamika yang demikian cepat harus direspons oleh pemerintah daerah dengan cepat dan tepat. Salah satunya dengan membangun kolaborasi, inovasi dan networking.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

Paradigma lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Saat ini pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dengan semua perangkat daerahnya, perlu dukungan dari daerah lain yang berdekatan.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyebut perjanjian kerja sama itu harus mengedepankan semangat inovasi dengan senantiasa mencari solusi-solusi yang lebih efektif dan efisien dalam hal pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Bengkulu.

Baca juga: Dinobatkan sebagai Daerah Terinovatif, Kota Pariaman Dapat Dana 9 Miliar dari Kemendagri

“Kami sepakat jemaah haji bengkulu masuk embarkasi dan debarkasi Padang. Namun harus dicarikan formula yang lebih efektif dan efisien agar jemaah tidak terlalu lama di perjalanan atau menunggu jadwal pemberangkatan, ” ujarnya.

Ia menyebut jumlah jemaah haji Bengkulu setiap tahun sekitar 1.000-1.500 orang yang jika dikelompokkan terdiri dari tiga kloter. Sementara untuk mendirikan embarkasi sendiri, minimal 8 kloter, karena itu harus masuk embarkasi dan debarkasi Padang.

Ke depan ia berharap ada perpanjangan landasan pacu Bandara Fatmawati, sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar. Sehingga jemaah haji Bengkulu yang landing di BIM tidak perlu turun dari pesawat dan menunggu lama, tetapi diterbangkan kembali ke Bandara Fatmawati.

Sementara terkait draft usulan yang lain ia memandang sangat penting untuk dikaji lebih jauh dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.(**)